Tuntas Subagyo Tegaskan Energi Harus Dikuasai Negara demi Keadilan Ekonomi

REDAKSI ONLINE, Jakarta — Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Prof. Dr. (HC) Tuntas Subagyo, SAP., SM., MM., MH., MBA., PhD, menegaskan bahwa kedaulatan energi merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia, bukan sekadar isu teknokratis dalam pengelolaan sumber daya alam.

Hal tersebut disampaikan Prof. Tuntas dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Ia menilai selama ini pengelolaan sektor energi nasional masih diwarnai dominasi kepentingan oligarki serta ketergantungan terhadap pihak asing, sehingga negara kehilangan kendali atas arah pembangunan ekonomi.

“Energi adalah alat kekuasaan. Jika negara tidak berdaulat atas energi, maka yang berdaulat adalah kepentingan modal. Dalam kondisi itu, rakyat selalu menjadi pihak yang dirugikan,” ujar Prof. Tuntas.

Menurutnya, peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto patut diapresiasi sebagai sinyal politik penting bahwa negara mulai kembali mengambil peran strategis dalam sektor energi nasional.

Namun, ia mengingatkan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada tataran simbolik semata.

“RDMP Balikpapan merupakan pesan politik bahwa negara hadir. Tetapi keberpihakan kepada rakyat harus diwujudkan secara konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar seremoni proyek,” katanya.

Prof. Tuntas juga menekankan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk sektor energi.

Penyimpangan terhadap amanat konstitusi tersebut, menurutnya, telah memperlebar ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat.

Sebagai Pembina Yayasan Surya Nuswantara Wilwatikta (YSNW), Prof. Tuntas menegaskan PKR akan terus mendorong agenda politik kedaulatan energi sebagai bagian dari perjuangan struktural untuk membangun ekonomi nasional yang berdaulat dan berkeadilan.

“Pengelolaan kekayaan alam bukan semata soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi tentang siapa yang menikmati hasilnya. Kedaulatan energi adalah jalan menuju kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir elit,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengelolaan sumber daya alam Indonesia harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, masih banyak wilayah pelosok negeri yang kekurangan akses jalan, jembatan, serta fasilitas pendidikan yang layak, padahal kekayaan alam Indonesia sangat melimpah.

Menutup pernyataannya, Prof. Tuntas menegaskan bahwa kedaulatan merupakan kunci utama kesejahteraan bangsa.

Dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri, Indonesia dinilai mampu melindungi rakyat dari tekanan asing dan oligarki, sekaligus menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan nasional.