81 Tahun RI, Singa Muda Hanura Soroti Mahal Politik dan Sempitnya Ruang Anak Muda

JAKARTA – Pimpinan Pusat Singa Muda Hanura menggelar Dialog Kebangsaan bertajuk “Refleksi 81 Tahun Proklamasi, Sudahkah Indonesia Merdeka?” pada Sabtu (22/8/2026). Forum yang berlangsung di Lantai 5 Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta, tersebut mempertemukan sejumlah organisasi kepemudaan untuk merefleksikan perjalanan Indonesia selama 81 tahun kemerdekaan.

Dialog menghadirkan Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar, Sekjen EN-LMND Riski Oktara Putra, Ketua Umum PP Singa Muda Hanura Abraham, Ketua Umum PP PMKRI Delvis Rettob, serta Koordinator Umum Aliansi PERISAI Lalu M. Rizaldy. Diskusi dimoderatori Agustini Nurur Rohmah.

Sejumlah persoalan dibahas dalam forum tersebut, mulai dari kondisi demokrasi, mahalnya ongkos politik, keterlibatan generasi muda, persoalan agraria, hingga tantangan kedaulatan ekonomi Indonesia.

Persoalan keterbatasan ruang politik bagi anak muda menjadi salah satu isu yang mengemuka. Mahalnya biaya politik dan tingginya ongkos penyelenggaraan pemilu dinilai turut menjadi hambatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam politik.

Kondisi tersebut dinilai perlu dijawab melalui pembenahan sistem politik sekaligus perluasan akses bagi anak muda dari berbagai latar belakang untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Ketua Umum DPP GMNI Sujahri Somar dalam forum tersebut menolak rencana pembangunan batalyon militer di atas tanah yang telah disita oleh Satgas PKH.

GMNI menilai tanah yang telah disita negara semestinya dikembalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan serta kesejahteraan rakyat. Karena itu, rencana pemanfaatannya untuk pembangunan fasilitas militer dinilai berpotensi mencederai prinsip keadilan agraria.

GMNI juga mengingatkan agar pembangunan batalyon di ruang sipil tidak menjadi bagian dari meluasnya peran militer ke ranah sipil. Kondisi tersebut dinilai dapat mengaburkan batas kewenangan antara militer dan institusi sipil.

DPP GMNI menegaskan kebijakan pertahanan harus tetap berada dalam koridor konstitusi, profesionalisme militer, dan supremasi sipil. Kepentingan rakyat juga dinilai harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan melalui mekanisme hukum dan institusi sipil.

Sementara itu, Ketua Umum PP PMKRI Delvis Rettob menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan dalam sistem demokrasi.

Menurut Delvis, keberadaan kekuatan politik di luar pemerintahan tetap diperlukan sebagai bagian dari mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Kekuatan penyeimbang dinilai penting agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

PMKRI juga mendorong adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai koalisi partai politik. Konfigurasi politik dinilai tidak seharusnya hanya dibangun berdasarkan kepentingan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kepentingan demokrasi dan masyarakat.

Koordinator Umum Aliansi PERISAI Lalu M. Rizaldy mengangkat perspektif sejarah mengenai imperialisme dan perubahan bentuk penjajahan ekonomi.

Menurutnya, perkembangan hubungan ekonomi global perlu dicermati karena ketergantungan ekonomi, termasuk melalui skema utang, dapat menjadi salah satu bentuk pengaruh terhadap ruang kedaulatan suatu negara.

Lalu juga berharap partai politik semakin terbuka dan inklusif dalam memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Sementara itu, Sekjen EN-LMND Riski Oktara Putra menekankan pentingnya mengembalikan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi yang membawa sekaligus memperdebatkan gagasan di tengah masyarakat.

Menurut Riski, partai politik harus membuka ruang yang lebih luas bagi generasi muda. Rekrutmen politik, kata dia, tidak seharusnya hanya terbuka bagi kelompok yang memiliki kekuatan modal.

Riski menyoroti sekitar 60 persen anggota DPR RI saat ini memiliki latar belakang atau afiliasi bisnis. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya memperluas kaderisasi dan rekrutmen politik agar anak muda dari berbagai lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat dalam politik.

Berbagai pandangan tersebut menjadikan dialog sebagai ruang pertukaran gagasan mengenai makna kemerdekaan dalam konteks kekinian. Persoalan demokrasi, politik, ekonomi, agraria, hingga posisi generasi muda dibahas sebagai bagian dari refleksi perjalanan Indonesia setelah 81 tahun Proklamasi.

Ketua Umum PP Singa Muda Hanura Abraham menyambut baik kehadiran para narasumber dan peserta dalam forum tersebut. Ia mengatakan dialog menjadi ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan gagasan sekaligus kritik terhadap perjalanan bangsa.

“Dialog ini menjadi ruang bagi anak muda untuk menyampaikan gagasan, kritik dan pandangan terhadap perjalanan bangsa. Kami mengapresiasi kehadiran seluruh narasumber dan peserta yang telah bersama-sama membangun diskusi kebangsaan,” kata Abraham.

Abraham menegaskan Singa Muda Hanura berkomitmen mendorong keterlibatan generasi muda dalam berbagai ruang pembangunan dan politik nasional.

Komitmen tersebut, kata dia, sejalan dengan tagline Singa Muda Hanura, “Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera”, yang mendorong penguatan potensi daerah sebagai bagian dari upaya membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.