
Jakarta – Eksponen aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Samuel Tampubolon, mengapresiasi penunjukan Mohammad Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto.

Samuel menilai penunjukan tersebut bukan sekadar pengisian posisi kabinet, melainkan memiliki pesan politik mengenai hadirnya figur berlatar gerakan aktivisme dalam pemerintahan.
“Di tengah kuatnya dominasi kelompok-kelompok yang selama ini menjadikan kekuasaan sebagai instrumen akomodasi kepentingan, hadirnya Jumhur Hidayat adalah angin segar. Ini menjadi koreksi politik bahwa negara tidak boleh terus dikuasai oleh mereka yang jauh dari denyut persoalan rakyat,” kata Samuel dalam keterangannya, Rabu (29/4/2026).
Menurut Samuel, rekam jejak Jumhur sebagai aktivis buruh dan pejuang demokrasi dinilai membuatnya memahami persoalan sosial, ekonomi, hingga isu lingkungan yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia juga memandang penempatan Jumhur di sektor lingkungan hidup memiliki nilai strategis di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap persoalan ekologis dan tata kelola sumber daya alam.
“Kerusakan lingkungan selama ini bukan terjadi karena absennya regulasi, melainkan karena terlalu sering negara kalah berhadapan dengan kepentingan pemodal. Karena itu dibutuhkan figur yang punya keberanian ideologis, bukan sekadar kemampuan administratif. Jumhur punya legitimasi moral untuk berdiri di garis itu,” ujarnya.
Samuel berharap kepemimpinan Jumhur dapat mendorong lahirnya kebijakan lingkungan yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas serta memperkuat keberlanjutan lingkungan hidup.
“Bangsa ini terlalu lama disandera oleh praktik kompromi politik yang melemahkan keberpihakan negara kepada rakyat. Penunjukan Jumhur harus dibaca sebagai alarm perubahan: bahwa pemerintahan ke depan mesti lebih berani menghadirkan politik keberpihakan, bukan sekadar politik stabilitas yang membungkam aspirasi,” tuturnya.
Ia menambahkan, perjalanan Jumhur dari dunia aktivisme hingga masuk ke jajaran kabinet dinilai menjadi simbol bahwa idealisme dan perjuangan sosial masih memiliki ruang dalam politik nasional.
“Ini bukan sekadar tentang satu nama menjadi menteri. Ini tentang kemenangan simbolik bahwa sejarah perjuangan tetap menemukan jalannya di tengah kerasnya arus pragmatisme politik nasional,” tutup Samuel.
Tidak ada komentar