Muatan Balik Tol Laut Masih Minim, Marin Nusantara Beri Rekomendasi

REDAKSI ONLINE – Sepuluh tahun sejak diluncurkan pada 4 November 2015, program Tol Laut dinilai belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam pemanfaatan muatan balik kapal.

Hal tersebut terungkap dari hasil kajian Maritim Research Institute (Marin Nusantara) terhadap pelaksanaan program Tol Laut.

Direktur Marin Nusantara, Makbul Ramadhani, mengatakan program Tol Laut sejatinya dirancang untuk menekan disparitas harga dan memperkuat distribusi logistik di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat optimalisasi program.

“Program Tol Laut hadir untuk menjawab disparitas harga dan memperkuat distribusi logistik di wilayah 3T. Namun, sejumlah tantangan masih menghambat pemanfaatan program ini secara maksimal,” kata Makbul dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (22/1).

Makbul menjelaskan, pada 2025 program Tol Laut mengoperasikan 39 trayek. Berdasarkan data realisasi hingga 30 November 2025, muatan balik pada sebagian besar trayek masih rendah, bahkan nihil.

Ia mencontohkan Trayek H-4 dengan realisasi muatan berangkat 446 TEUs dan muatan balik hanya 9 TEUs. Trayek S-2A dan S-2B masing-masing mencatat muatan berangkat 563 TEUs dan 592 TEUs, namun tidak memiliki muatan balik.

Kondisi serupa juga terjadi pada sejumlah trayek lainnya, seperti Trayek T-1, T-5, T-7, hingga T-25, dengan muatan balik jauh di bawah muatan berangkat.

Bahkan, dari 12 trayek di pelabuhan pengumpul, delapan trayek tercatat memiliki muatan balik 0 TEUs.

Meski demikian, Makbul menyebut terdapat beberapa trayek yang menunjukkan kinerja muatan balik lebih baik.

“Beberapa trayek sudah menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya.

Ia mencontohkan Trayek T-3 dengan realisasi muatan berangkat 642 TEUs dan muatan balik mencapai 937 TEUs. Selain itu, Trayek T-9 juga mencatatkan muatan berangkat 1.539 TEUs dan muatan balik 1.078 TEUs.

Berdasarkan hasil kajian dan penyerapan informasi di lapangan, Marin Nusantara mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat optimalisasi muatan balik Tol Laut.

Salah satunya adalah paradigma Tol Laut yang masih diposisikan sebagai program transportasi semata, belum sebagai instrumen penggerak sistem logistik dan ekonomi wilayah.

Selain itu, belum adanya institusi yang secara khusus dan berbasis regulasi bertanggung jawab sebagai agregator dan penjamin muatan balik, integrasi sistem logistik nasional dan konektivitas hinterland–pelabuhan yang belum optimal, serta keterbatasan gudang konsolidasi dan cold storage juga menjadi kendala.

Faktor lain yang turut memengaruhi adalah minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam perencanaan dan evaluasi trayek, keterbatasan informasi bagi pelaku usaha lokal, lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, serta rendahnya peran aktif pemerintah daerah dalam program Tol Laut.

Atas kondisi tersebut, Marin Nusantara merekomendasikan sejumlah langkah strategis kepada pemerintah.

Di antaranya mendorong perubahan paradigma Tol Laut menjadi penggerak logistik nasional yang menghubungkan komoditas unggulan daerah dengan pasar nasional dan ekspor.

Pemerintah juga didorong untuk menetapkan institusi penanggung jawab muatan balik berbasis regulasi, memperkuat integrasi moda transportasi dan konektivitas hinterland, serta memastikan evaluasi trayek Tol Laut dilakukan secara transparan dan partisipatif.

Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada pengusaha lokal, koperasi, dan UMKM, penguatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta pemetaan dan konsolidasi komoditas unggulan daerah dinilai penting untuk meningkatkan muatan balik kapal Tol Laut.

“Kami mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti rekomendasi ini agar muatan balik Tol Laut lebih optimal dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkas Makbul Ramadhani. (Red)