Marwah Melayu Diuji Kasus Korupsi: Gubernur Riau Kembali Terseret OTT KPK

Jakarta – Bumi Lancang Kuning kembali terusik. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada awal November 2025 menjadi sorotan nasional. Peristiwa ini menambah panjang daftar kepala daerah Riau yang berurusan dengan lembaga antirasuah.

Ketua Umum DPP Generasi Muda Peduli Indonesia (GaMPI), Nini Arianti, menyebut kasus ini bukan sekadar urusan pidana, melainkan tamparan bagi nilai-nilai luhur Melayu yang menjunjung tinggi marwah dan tuah — dua pilar kehormatan masyarakat Riau.

“Bila marwah tidak terpelihara, orang tidak akan segan kepada kita,” tulis Nini mengutip Tunjuk Ajar Melayu, dalam pernyataan sikapnya, Selasa (5/11/2025).

Menurutnya, korupsi yang menjerat pemimpin di Riau bukan sekadar persoalan hukum, tapi juga “tragedi kultural” yang merobek harga diri masyarakat Melayu.

Berdasarkan catatan publik, empat orang Gubernur Riau pernah tersangkut kasus korupsi:

• Saleh Djasit (1998–2003)

• Rusli Zainal (2003–2013)

• Annas Maamun (2014–2019)

• Abdul Wahid (2024–sekarang, dalam OTT KPK 2025)

Belum ada kepastian status tersangka terhadap Abdul Wahid, namun KPK telah mengonfirmasi adanya penindakan hukum di Riau.

Nini menilai, kasus berulang ini menunjukkan rapuhnya sistem birokrasi dan lemahnya integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

“Korupsi adalah antitesis dari nilai Melayu yang menuntut kejujuran, amanah, dan rasa malu. Ia mengguncang marwah dan merusak teladan bagi generasi penerus,” ujarnya.

Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK pernah mencatat Provinsi Riau berada di bawah rata-rata nasional, dengan skor 66,1 pada 2021. Angka itu menandakan tingginya risiko praktik korupsi di daerah tersebut.

Meski pihak Pemprov Riau memastikan layanan publik berjalan normal pasca-OTT, peristiwa ini dinilai memperlihatkan persoalan sistemik yang belum terselesaikan.

Nini Arianti mengajak generasi muda Melayu menjadi penjaga marwah sekaligus agen perubahan. Ia menekankan pentingnya menanamkan kembali nilai Tunjuk Ajar Melayu seperti jujur, amanah, dan malu berbuat salah, agar tidak terjebak dalam mentalitas “bad faith” — menipu diri dengan pembenaran sistem.

“Korupsi mungkin memberi kekayaan semu, tapi menghancurkan kehormatan diri dan sosial,” tulisnya.

Ia menutup pesannya dengan ajakan untuk kembali membangun Riau dari nilai-nilai luhur yang telah diwariskan leluhur.

“Ayo bersamo-samo membangun kampung tercinto. Marwah Melayu harus dijaga,” pungkasnya.