KAMPPUS Desak KPK Panggil Rektor USU & Minta Kemendikbudristek Batalkan Pencalonan di IMIPAS

REDAKSI ONLINE, Jakarta – Koalisi Mahasiswa dan Pemuda Peduli USU (KAMPPUS) menggelar aksi protes terkait proses Pemilihan Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) periode 2026–2031 yang mereka nilai penuh kejanggalan. Aksi digelar di depan Gedung KPK, Selasa (18/11/2025).

Mereka menuding Majelis Wali Amanat (MWA) USU memaksakan rapat pleno di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jakarta—lokasi yang dinilai tak relevan dengan urusan pendidikan tinggi dan dianggap menambah ketertutupan proses pemilihan.

Ketua KAMPPUS, Wahyudi, mengatakan pemindahan rapat justru memperkuat dugaan manipulasi demi kepentingan tertentu.

“Pemilihan rektor tidak boleh dijadikan tameng bagi siapa pun yang sedang menghadapi persoalan hukum,” kata Wahyudi.

Dalam orasinya, KAMPPUS mendesak KPK memanggil dan memeriksa Rektor USU, Muryanto Amin, terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Mereka juga menyoroti pengelolaan Kebun Sawit Tabuyung di Mandailing Natal yang mencapai 10.000 hektare dan meminta dilakukan audit menyeluruh.

“Kebun Tabuyung adalah aset besar USU. Kalau ada penyimpangan, itu merugikan negara dan mengancam masa depan kampus,” sambungnya.

KAMPPUS juga meminta Kemendikbudristek membatalkan proses pencalonan rektor yang digelar di Gedung Imipas. Mereka mempertanyakan dasar penggunaan gedung tersebut yang dinilai tidak terkait dengan dunia pendidikan tinggi.

“Kalau prosesnya saja sudah cacat, bagaimana publik bisa percaya hasil akhirnya?” ujar salah satu koordinator aksi.

Dalam aksi ini, massa membawa berbagai poster seperti “Selamatkan USU dari Mafia Akademik” dan “Rektor Bukan Tameng Hukum”. Mereka menilai praktik-praktik tersebut merusak demokrasi kampus dan menggerus kepercayaan publik.

KAMPPUS menegaskan dukungan penuh mereka kepada KPK agar segera mengambil langkah tegas. Mereka menilai pembiaran kasus ini akan menjadi preseden buruk bagi kampus-kampus negeri lainnya.

“Kampus itu ruang moral, bukan arena mempermainkan kekuasaan,” tegas Wahyudi.

Di penghujung aksi, KAMPPUS menyampaikan bahwa tuntutan mereka bukan serangan personal, melainkan upaya menjaga integritas USU.

“Kami ingin USU tetap bermartabat dan bebas dari praktik koruptif,” tutup Wahyudi. (Red)