Nasky: Tuduhan Penistaan Agama terhadap JK Mengada-ada

Jakarta – Analis kebijakan publik dan politik nasional sekaligus Ketua Indonesia Youth Epicentrum (IYE), Nasky Putra Tandjung, menilai tuduhan penistaan agama yang ditujukan kepada Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) tidak proporsional serta cenderung bernuansa politis.

Menurut Nasky, polemik yang muncul akibat penafsiran ceramah JK di Universitas Gadjah Mada (UGM) terkesan berlebihan dan tidak objektif. Ia menduga ada upaya penggiringan opini hingga framing negatif yang menyudutkan JK secara sistematis.

“Reaksi yang muncul terlalu berlebihan, reaksioner, dan sarat emosional. Narasi yang dibangun cenderung agitatif dan provokatif, sehingga berpotensi memicu konflik yang lebih luas. Tuduhan penistaan agama sangat tidak mendasar,” kata Nasky dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Alumnus INDEF School of Political Economy Jakarta itu juga menilai langkah pelaporan terhadap JK ke kepolisian tidak memiliki dasar kuat. Ia menegaskan, dalam pernyataannya JK tidak menuding, menghujat, atau melecehkan agama tertentu.

Nasky menilai, pernyataan JK justru mengajak masyarakat Indonesia yang majemuk untuk melihat substansi relasi antaragama yang dinamis dan bertemu pada nilai-nilai universal, yakni kemanusiaan.

“Pak JK mendorong refleksi dan evaluasi bersama, sekaligus mencari solusi atas berbagai fenomena kehidupan keagamaan berbasis data dan fakta, serta mengantisipasi potensi konflik berulang,” ujarnya.

Namun demikian, Nasky mengingatkan bahwa isu agama kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik dan kekuasaan.

“Dalam banyak kasus, agama dijadikan alat untuk menciptakan konflik. Karena itu, persoalan ini jangan sampai berkembang menjadi isu yang memecah belah kerukunan antarumat beragama,” lanjutnya.

Ia mengajak masyarakat menjadikan momentum ini sebagai ruang untuk memperkuat dialog, mempererat persaudaraan, dan menjaga nilai-nilai Pancasila.

Lebih lanjut, Nasky menyoroti rekam jejak JK dalam menyelesaikan konflik sosial di Indonesia, seperti di Poso dan Aceh, sebagai bukti kapasitasnya sebagai tokoh perdamaian.

Ia juga menilai tudingan bahwa JK tidak memahami nilai agama lain tidak tepat. Menurutnya, konteks pernyataan harus dipahami secara utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Kami percaya Pak JK akan memberikan penjelasan secara bijak dan proses yang berjalan akan menghadirkan kejelasan yang adil bagi semua pihak,” tuturnya.

Nasky turut mendorong masyarakat untuk lebih bijak dan rasional dalam menyikapi isu yang berkembang. Ia menegaskan bahwa dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan, bukan dibangun melalui framing di media sosial.

Dalam konteks global, ia menyebut adanya istilah decapitation strategy, yakni serangan terhadap figur kunci dalam kebijakan publik.

“Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor yang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci,” jelasnya.

Ia juga menyinggung konsep policy sabotage, yakni upaya melemahkan kredibilitas tokoh karena tidak mampu menyerang secara langsung.

Menurutnya, publik perlu meningkatkan literasi agar tidak mudah terpengaruh narasi provokatif dan tendensius.

“Kami mengajak masyarakat lebih cermat melihat fenomena ini agar tidak mudah termakan opini yang belum tentu berbasis fakta,” katanya.

Di akhir pernyataannya, Nasky mengajak semua pihak menjaga stabilitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tetap kondusif.

“Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan fitnah yang dibungkus opini,” tutupnya.