Banjir Bandang Meluas, DPP Pemuda Nusantara Minta Status Bencana Nasional

REDAKSI ONLINE, Jakarta – DPP Pemuda Nusantara mendesak Presiden RI segera menetapkan status Bencana Nasional atas banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa hari terakhir.

Desakan ini muncul setelah jumlah korban jiwa terus bertambah, fasilitas umum rusak berat, dan proses evakuasi serta penyaluran bantuan dinilai berjalan lambat.

Sekjen DPP Pemuda Nusantara, Imam Rinaldi Nasution, mengatakan warga di tiga provinsi tersebut tengah menghadapi situasi darurat yang sangat berat. Banyak korban, mulai anak-anak hingga lansia, dilaporkan meninggal, terluka, atau kehilangan tempat tinggal.

“Situasi ini sangat menyedihkan. Kita tidak boleh membiarkan kondisi semakin memburuk. Negara harus hadir secara cepat,” kata Imam dalam keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).

Imam menilai terputusnya fasilitas umum, terhambatnya akses evakuasi, serta lambannya distribusi bantuan menjadi indikator kuat perlunya status Bencana Nasional. Ia menambahkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menangani bencana berskala besar.

“Sudah beberapa hari kita lihat banyak korban berjatuhan. Akses fasilitas umum lumpuh dan distribusi bantuan berjalan lambat. Pemerintah daerah juga punya keterbatasan sumber daya,” ujarnya.

Menurut Imam, penetapan status Bencana Nasional akan mempercepat mobilisasi perangkat pemerintah pusat, termasuk infrastruktur penunjang, sehingga penanganan di lapangan bisa lebih terkoordinasi.

“Ini persoalan nyawa manusia. Tidak ada waktu menunggu korban bertambah. Dengan status Bencana Nasional, semua perangkat negara bisa bergerak lebih cepat—dari evakuasi, perbaikan akses, distribusi bantuan, hingga pemulihan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti masih adanya warga yang belum ditemukan atau terjebak material banjir hingga kini. Imam menilai hal itu menunjukkan penanganan di lapangan belum optimal.

Imam turut mengingatkan pejabat maupun pihak yang sering berkomentar soal bencana agar lebih berempati dan tidak memberi pernyataan yang tidak sesuai kondisi lapangan.

“Kurangi komentar tanpa empati. Jangan sok tahu kalau tidak melihat langsung suasana di bawah,” ucapnya.

Imam menegaskan Presiden perlu memprioritaskan penanganan bencana dalam negeri dan menunda agenda luar negeri hingga situasi benar-benar terkendali. (KLY)