Aktivis Ciputat Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Pengkhianatan terhadap Reformasi

REDAKSI ONLINE, Tangerang Selatan — Sejumlah tokoh akademik dan aktivis yang tergabung dalam Komunitas UIN Ciputat dan Aliansi Ciputat Melawan Impunitas (ACMI) menegaskan penolakan terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

Sikap tersebut disampaikan dalam acara Diskusi Publik dan Deklarasi Tolak Gelar Pahlawan Soeharto di GerakGerik Café & Bookstore, Ciputat, Sabtu (8/11/2025).

Deklarasi yang dibacakan di hadapan puluhan peserta itu menegaskan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat Reformasi 1998 dan ingatan korban pelanggaran HAM.

Para peserta menilai Soeharto tidak memenuhi syarat moral dan keteladanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar dan Tanda Kehormatan.

“Soeharto tidak layak disebut pahlawan karena terlalu banyak dosa terhadap kemanusiaan, perempuan, dan masyarakat adat,” tegas Yuniyanti Chuzaifah, mantan Komisioner Komnas Perempuan 2010–2014.

Ia menilai kebijakan Orde Baru menindas rakyat melalui pembatasan hak perempuan lewat program Keluarga Berencana, pemaksaan konsumsi beras, depolitisasi gerakan kritis, serta hegemoni Jawa yang menyingkirkan sistem sosial masyarakat adat.

Yuniyanti juga menyinggung pelanggaran HAM berat seperti tragedi 1965, genosida di Timor Timur dan Tanjung Priok, operasi misterius (Petrus), serta rasisme terhadap etnis Tionghoa.

Sementara itu, aktivis reformasi Ray Rangkuti menilai upaya menjadikan Soeharto pahlawan adalah ironi sejarah.

“Orang seperti Budiman Sujatmiko yang ikut menjatuhkan Soeharto yang dia anggap buruk, lalu yang kini mengusung Soeharto jadi pahlawan—apakah itu masuk akal?” ujarnya.

Ray menegaskan pentingnya mahasiswa bersikap kritis dan menempatkan pendidikan sebagai ruang penguatan kesadaran hak asasi manusia.

Ia juga menilai demokrasi dan ekonomi di masa Orde Baru rapuh dan sarat korupsi.

“Tiga puluh dua tahun berkuasa tapi Indonesia tetap tertinggal. Itu bukti otoritarianisme tidak membawa kemajuan. Justru sumber daya alam kita habis oleh perusahaan asing,” tegasnya.

Deklarasi yang turut ditandatangani sejumlah tokoh seperti Saiful Mujani, Nong Darol Mahmada, Saidiman Ahmad, Khalisah Khalid, Burhanuddin Muhtadi, hingga Yuniyanti Chuzaifah ini menyerukan agar Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) tidak meloloskan nama Soeharto dalam proses penetapan Pahlawan Nasional.

“Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto sama artinya dengan mengkhianati amanat reformasi dan menodai ingatan korban,” bunyi pernyataan sikap yang dibacakan dalam forum tersebut. (Red)