PMII DKI: Pahlawan Nasional Harus Jadi Cermin Integritas, Bukan Romantisme Kekuasaan

REDAKSI ONLINE, Jakarta – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta menilai wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada H. M. Soeharto harus disikapi dengan bijak, kritis, dan proporsional.

Ketua PKC PMII DKI Jakarta, Ulil, menegaskan bahwa pembahasan mengenai figur sejarah bangsa tak bisa dilepaskan dari konteks utuh perjalanan bangsa, bukan sekadar dari sisi emosional atau kepentingan politik jangka pendek.

“Soeharto memang memiliki peran besar dalam pembangunan bangsa, terutama di bidang ekonomi, infrastruktur, dan stabilitas nasional. Namun, kita juga tak boleh menutup mata terhadap catatan kelam masa pemerintahannya—mulai dari pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan politik, hingga praktik KKN yang meninggalkan luka sejarah,” ujar Ulil dalam keterangan resminya, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, sejarah seharusnya menjadi ruang belajar, bukan ruang untuk mengkultuskan atau mengutuk tokoh tertentu. Karena itu, PMII DKI menilai proses penilaian terhadap Soeharto perlu dikaji secara mendalam dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Generasi muda perlu melihat Soeharto secara holistik—sebagai sosok dengan jasa besar, namun juga memiliki sisi gelap kekuasaan yang patut dikritisi. Dengan begitu, kita bisa menghargai masa lalu tanpa kehilangan kemampuan berpikir kritis terhadap nilai keadilan dan demokrasi,” kata Ulil.

PMII DKI Jakarta menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional harus didasarkan pada keteladanan dan kejujuran dalam menafsirkan sejarah. “Gelar pahlawan bukan sekadar penghargaan simbolik, tapi cermin integritas dan tanggung jawab moral bagi bangsa,” tutup Ulil. (Red)