Hilangnya Kesadaran Berakhir Pada Ketimpangan Dan Penindasan

Oleh : Ikhsan Harris Fadillah

Sebagai Mahasiswa, kita menyaksikan paradoks di tahun pertama rezim Prabowo-Gibran, ketimpangan kian nyata, namun perlawanan radikal justru surut.

Mengapa “Agen Perubahan” tampak pasif? Artikel ini membongkar bahwa musuh utamanya bukanlah represi fisik semata, melainkan Hegemoni yang meresap.

Narasi “stabilitas” dan “keberlanjutan” yang didengungkan media dan kampus (alat sosialisasi) telah berhasil menciptakan “kesadaran palsu”.

Kita sibuk dalam diskursus elitis, sementara massa tertindas yang seharusnya kita damping masih menerima status quo sebagai takdir yang wajar, persis seperti yang dianalisis dalam artikel saya ini.

Ketimpangan sosial dan ekonomi tampak nyata dalam hampir setiap aspek kehidupan modern.

Namun, meskipun kondisi ini merugikan banyak orang, jarang sekali kita melihat perlawanan yang sistematis dan berkelanjutan dari mereka yang paling tertindas.

Mengapa hal ini terjadi? Jika ketimpangan begitu mencolok, mengapa mereka yang dirugikan tampak pasif? Jawabannya tidak hanya terletak pada kemiskinan itu sendiri, tetapi lebih pada kesadaran yang telah dibentuk oleh ideologi dan hegemoni kekuasaan.

Kita mulai dari kacamata Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis, mengenalkan konsep hegemoni budaya, yang menjelaskan bagaimana kelas penguasa tidak hanya mengendalikan masyarakat melalui kekuatan fisik, tetapi juga melalui kendali atas kesadaran dan nilai-nilai.

Hegemoni bekerja dengan membuat norma dan aturan yang menguntungkan elite tampak wajar, alami, dan tidak dapat dihindari.

Melalui pendidikan, media, dan agama, nilai-nilai ini ditanamkan sehingga kaum tertindas menerima status quo sebagai sesuatu yang ‘sudah seharusnya’.

Karl Marx juga mengemukakan konsep kesadaran palsu (false consciousness), yaitu keadaan di mana kaum buruh atau kelas bawah tidak menyadari kepentingan sejati mereka karena mereka telah dikondisikan untuk melihat dunia dari perspektif kelas penguasa.

Dengan kata lain, mereka tidak melawan bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka tidak merasa perlu untuk melawan.

Mereka percaya bahwa sistem yang ada adalah yang terbaik atau setidaknya satu-satunya kemungkinan.

Salah satu alat paling efektif dalam mempertahankan status quo adalah ideologi, yakni seperangkat gagasan yang mengatur cara orang memahami dunia dan posisi mereka di dalamnya.

Ideologi bekerja dengan berbagai cara. Contohnya seperti: Agama dijadikan sebagai penguat status quo, pendidikan dan sosialisasi, serta media sebagaii sarana pengalihan perhatian.

Meskipun ada kesadaran mengenai ketimpangan, perlawanan sering kali dihambat oleh rasa takut.

Sejarah mencatat bahwa banyak gerakan perlawanan mengalami represi brutal. Para pemimpin protes ditangkap, diintimidasi, atau bahkan dibunuh. Ketakutan ini membuat banyak orang memilih diam daripada menghadapi risiko yang besar.

Selain itu, ketidakpastian yang menyertai perubahan juga membuat banyak orang ragu untuk melawan.

Sistem yang buruk namun stabil sering kali lebih menarik daripada ketidakpastian akibat revolusi atau perubahan drastis.

Dengan kata lain, banyak kaum tertindas yang merasa lebih aman dalam keterbatasan yang sudah merek kenal daripada mengambil risiko untuk sesuatu yang belum pastii.

Kemudian kita bertanya, Apakah Perlawanan Mustahil?

Meskipun hegemoni dan ideologi bekerja efektif dalam membentuk kepatuhan, sejarah juga menunjukkan bahwa perlawanan tetap mungkin terjadi. Kesadaran dapat berubah ketika orang-orang mulai melihat ketidakadilan sebagai sesuatu yang dapat dan harus dilawan.

Gerakan sosial, pendidikan kritis, dan media alternatif dapat menjadi alat untuk membangkitkan kesadaran dan membangun solidaritas di antara mereka yang tertindas.

Salah satu kunci dalam membangun perlawanan adalah menciptakan ruang-ruang diskusi yang memungkinkan orang mempertanyakan sistem yang ada.

Kesadaran kritis yang ditanamkan melalui pendidikan dan wacana alternatif bisa menjadi langkah awal untuk membangun gerakan yang lebih kuatt.

Jika ditarik lebih dalam menggunakan lensa Karl Marx, apa yang disebut sebagai “kesadaran palsu” (false consciousness) dalam teks di atas, berakar pada konsep alienasi (keterasingan).

Dalam studi kasus hipotetis satu tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, yang mungkin berfokus pada akselerasi pembangunan ekonomi dan investasi skala besar (seperti IKN atau hilirisasi), struktur ekonomi ini dapat memperdalam alienasi.

Kaum tertindas—baik buruh pabrik, petani yang tergusur, maupun pekerja sektor informal (seperti driver ojol) semakin terasing dari hasil kerja mereka, proses kerja, dan bahkan dari sesama pekerja.

Mereka terfragmentasi dan dipaksa bersaing satu sama lain dalam “perang” bertahan hidup sehari-har.

Dalam kondisi teralienasi ini, solidaritas kelas (kesadaran kelas sejati) sulit tumbuh. Hegemoni bekerja efektif: narasi “pertumbuhan ekonomi” atau “stabilitas nasional” yang didengungkan media dan elite politik (yang mungkin menggunakan branding populis) diterima sebagai kepentingan bersama.

Akibatnya, eksploitasi struktural yang terjadi di baliknya misalnya upah murah atau perampasan ruang hidup gagal dilihat sebagai masalah kolektif yang butuh perlawanan sistemik.

Bagi Freire, pendidikan yang disebut dalam teks adalah “Pendidikan Gaya Bank” (banking education), di mana kaum tertindas hanya “dititipi” pengetahuan oleh penguasa dan dibuat pasif.

Perlawanan yang sejati (bukan sekadar amuk massa yang sporadis) hanya bisa lahir dari Pendidikan Kaum Tertindas.

Dalam konteks Indonesia, gerakan-gerakan sosial (seperti gerakan mahasiswa, serikat buruh, atau komunitas agraria) yang gagal memantik perlawanan besar mungkin terjebak dalam aksi tanpa refleksi.

Freire menegaskan perlunya praxiis: siklus berkelanjutan antara aksi (perlawanan di jalan, advokasi) dan refleksi kritis (diskusi, pengorganisasian).

Ruang diskusi yang disebut dalam kesimpulan teks adalah embrio dari “lingkaran budaya” (cultural circles) Freirean. Di sinilah kaum tertindas “menamai dunia” (naming the world) mereka sendiri, membongkar mitos-mitos yang ditanamkan ideologi dominan, dan menyadari bahwa mereka bukan objek pembangunan, melainkan subjek sejarah.

Jika praxis Freirean adalah proses dialektis antara refleksi dan aksi, Tan Malaka dalam Bukunya “Aksi Massa”, memberikan kritik tajam terhadap “aksi” yang tidak terorganisir, yang ia sebut sebagai amuk atau “pemberontakan buta”.

Analisis Tan Malaka menjadi sangat relevan ketika kita membedah studi kasus hipotesis terjadinya represi dan pelanggaran HAM terhadap demonstrasi (misalnya, gerakan mahasiswa, buruh, dan petani) yang memprotes kebijakan di satu tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan ini bisa jadi berupa pencabutan subsidi, liberalisasi agraria untuk proyek strategis, atau pelemahan institusi demokrasi lebih lanjut.

Dalam skenario ini, para korban represif mahasiswa yang mengalami kekerasan, aktivis yang dikriminalisasi, atau buruh yang di-PHK pasca-mogok adalah manifestasi nyata dari “represi brutal”.

Kemarahan kolektif atas pelanggaran HAM ini adalah kondisi objektif yang sangat panas, yang seharusnya memicu perlawanan.

Namun, di sinilah Tan Malaka akan bertanya, Perlawanan seperti apa?

Tan Malaka membedakan secara tegas antara “Aksi Massa” yang revolusioner dengan gerakan spontan yang hanya didasari oleh kemarahan sesaat.

Jika demonstrasi besar terjadi hanya sebagai ledakan emosi tanpa komando yang jelas, tanpa disiplin, dan nilai yang diperjuangkan, maka gerakan itu rentan gagal.

Bagi Tan Malaka, “ketakutan terhadap represi” yang dialami para korban hanya bisa diatasi jika massa merasa menjadi bagian dari sebuah organisasi yang disiplin dan kuat.

Sebuah gerakan spontan akan mudah dipatahkan oleh aparat negara yang terorganisir, mereka akan menciduk “provokator” (meskipun tidak ada), memukul mundur massa, dan gerakan itu akan padam menyisakan trauma dan apatisme.

Hegemoni penguasa justru semakin kuat pasca-represi yang sukses.

Aksi Massa menurut Tan Malaka menuntut adanya “ilmu” dan “pimpinan”. Gerakan sosial di era Prabowo-Gibran, menurut kacamata ini, tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan conscientização (penyadaran) Freirean.

Ia membutuhkan langkah lebih lanjut: transformasi kesadaran itu menjadi sebuah kekuatan material yang terorganisir dalam satu barisan, dengan satu tekad, hati, dan tujuan.

Tanpa pimpinan yang “ditempa” dalam logika revolusioner (bukan sekadar karismatik atau populis), gerakan perlawanan terhadap pelanggaran HAM hanya akan menjadi catatan kaki dalam Sejarah, sebuah amuk yang berhasil dipadamkan, bukan Aksi Massa yang berhasil membebaskan.

Jadi, hari ini kaum tertindas jarang melawan bukan hanya karena kemiskinan atau kurangnya sumber daya, tetapi lebih karena kesadaran mereka telah dibentuk oleh ideologi dan hegemoni kekuasaan.

Hegemoni bekerja dengan menjadikan ketimpangan tampak wajar, sementara ideologi menciptakan kepatuhan melalui agama, pendidikan, dan media.

Ketakutan terhadap represi dan ketidakpastian perubahan juga memperkuat pasifisme di kalangan masyarakat tertindas. Namun, perubahan tetap mungkin terjadi jika kesadaran kritis dapat dibangkitkan.