Purbaya Yudhi Sadewa Tegaskan Kebijakan Fiskal 2026 Fokus pada Pertumbuhan Inklusif dan Stabilitas Ekonomi

Jakarta, 31 Oktober 2025– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan fiskal pemerintah tahun 2026 akan difokuskan pada upaya menjaga stabilitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (30/10).

Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan mengusulkan pagu anggaran tahun 2026 sebesar sekitar Rp 52,01 triliun.

Anggaran tersebut mencakup program kebijakan fiskal, penerimaan negara, belanja negara, serta pengelolaan kekayaan dan perbendaharaan negara.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBN harus diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional serta memastikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Purbaya juga mengumumkan rencana pemerintah untuk menyalurkan likuiditas sebesar Rp 200 triliun melalui sejumlah bank BUMN.

Langkah ini diambil guna mempercepat perputaran uang dan mendorong pertumbuhan sektor riil, khususnya UMKM dan industri manufaktur. Ia menilai kebijakan ini penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Penyaluran likuiditas ini harus diarahkan kepada kegiatan produktif. Pemerintah ingin memastikan dana tersebut tidak hanya berhenti di sektor keuangan, tetapi benar-benar mendorong lapangan kerja dan konsumsi masyarakat,” ujar Purbaya di hadapan anggota DPR.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi, terutama terkait nilai tukar dan arus modal keluar.

Pemerintah, kata Purbaya, akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter berjalan selaras.

Sejumlah ekonom menilai langkah Purbaya merupakan strategi berani yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi, namun tetap menuntut kehati-hatian. Kebijakan ini harus disertai dengan pengawasan ketat agar dana tidak mengalir ke sektor yang tidak produktif dan memicu inflasi.

Purbaya Yudhi Sadewa yang baru dilantik sebagai Menteri Keuangan pada September 2025 dikenal sebagai ekonom dengan pandangan progresif.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan pernah menjadi Deputi Bidang Makroekonomi dan Keuangan di Kantor Staf Presiden.

Pengalamannya dalam sektor keuangan publik menjadi modal penting dalam mengarahkan kebijakan fiskal nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melalui arah kebijakan fiskal 2026, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas belanja negara, optimalisasi penerimaan pajak, serta penguatan sistem keuangan yang tangguh dan responsif terhadap tantangan global.