Usai FGD Kedaulatan Energi, Mahasiswa Ajak Publik Kawal Kebijakan Subsidi dan Transisi Energi

Jakarta – Transformasi kebijakan energi nasional dinilai menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem energi yang andal, terjangkau, dan tangguh menghadapi gejolak global. Di tengah tekanan harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik, pemerintah terus menata kebijakan subsidi energi dan mendorong transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan guna menjaga stabilitas fiskal dan ketahanan ekonomi nasional.

Penyesuaian harga BBM non-subsidi, seperti Pertamax, dinilai menjadi salah satu langkah untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut diharapkan mampu memitigasi dampak lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap inflasi, nilai tukar rupiah, dan beban fiskal negara.

Selain melakukan penataan subsidi, pemerintah juga mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk implementasi program mandatori biofuel B50, guna mengurangi ketergantungan terhadap impor migas sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.

Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina periode 2025/2026, Hudan Lil Muttaqien, mengatakan kemandirian energi merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kebijakan energi harus disusun secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

“Dengan pemerintah tetap menjaga subsidi BBM kepada masyarakat tetap berjalan, artinya kebijakan publik yang diambil masih berpihak kepada masyarakat menengah dan bawah. Sembari pemerintah mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tugas kita sebagai mahasiswa, akademisi, dan masyarakat secara umum untuk mengawal dan mengawasi kebijakan pemerintah,” ujar Hudan.

Pernyataan itu disampaikan Hudan usai mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Kedaulatan Energi Sebagai Instrumen Penopang Ekonomi Nasional” yang digelar Pimpinan Pusat Kesatria Muda Respublika bekerja sama dengan Senat Mahasiswa Universitas Paramadina di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Anggota Presidium Kesatria Muda Respublika, Darma Alwi, turut mengajak masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi muda, untuk lebih bijak dalam menyikapi isu-isu energi. Menurutnya, setiap pandangan mengenai kebijakan energi harus didasarkan pada data dan kondisi riil, bukan sekadar opini.

“Masyarakat dan pemuda harus lebih bijak lagi dalam melihat isu energi ini. Kita tidak boleh mengedepankan penilaian subjektif tanpa didasarkan pada fakta-fakta sebenarnya mengenai kondisi energi nasional kita,” kata Darma.

Ia juga mengingatkan pentingnya menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dalam menyikapi isu-isu strategis, termasuk kebijakan energi. Menurutnya, pemahaman yang utuh mengenai kedaulatan energi diperlukan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang menyesatkan.

Melalui penataan subsidi yang lebih tepat sasaran, penguatan industri hilir migas, serta percepatan transisi energi, pemerintah diharapkan mampu membangun sistem energi nasional yang lebih tangguh. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan juga dinilai menjadi kunci agar setiap langkah pemerintah tetap berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat.