KAMMI Desak Pemerintah Benahi Irigasi dan Distribusi Demi Swasembada Pangan Berkelanjutan

REDAKSI ONLINE, Malang — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional kembali menjadi perhatian dalam kegiatan “Sosialisasi Program Strategis Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional” yang digelar di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, Jumat (21/11).

Acara yang merupakan kolaborasi antara Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, serta Pimpinan Pusat KAMMI Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanian itu dihadiri lebih dari 200 peserta, mulai dari kader KAMMI se-Jawa Timur hingga mahasiswa dan petani muda.

Dalam paparannya, Dirjen Konservasi dan Pengembangan Sumber Air (KPSA), Dr. Asmarhansyah, menegaskan komitmen pemerintah menyediakan infrastruktur air yang memadai untuk sektor pertanian.

Ia menjelaskan ribuan irigasi perpompaan, irigasi perpipaan, embung, dam parit, hingga bangunan konservasi air terus dibangun untuk meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas nasional.

“Ketersediaan air adalah fondasi utama produksi pertanian. Pemerintah memastikan air tersedia, kualitasnya terjaga, dan risiko lingkungannya dikendalikan,” ujar Asmarhansyah.

Ia menekankan bahwa tantangan perubahan iklim harus dihadapi dengan kerja lintas lembaga, termasuk Kementan, ESDM, kelompok tani, TNI, dan PLN.

Asmarhansyah juga merespons polemik bangunan irigasi yang sempat viral di Boyolali dan disalahartikan sebagai “bangunan mirip toilet”.

Ia menegaskan bahwa bangunan tersebut merupakan rumah pompa irigasi dengan nilai investasi besar karena mencakup pemboran dan pemasangan pipa. “Kita perlu melihat konteks teknis agar pembangunan tidak keliru dipahami,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menyampaikan kritik konstruktif terhadap kebijakan pertanian nasional.

Menurutnya, keberhasilan swasembada sangat bergantung pada stabilitas pasokan air dan perbaikan distribusi pangan.

“Kita tidak bisa bicara swasembada jika air tidak benar-benar mengalir ke sawah. Irigasi adalah kepastian, bukan slogan,” kata Aulia.

Ia juga menyoroti harga beras premium nasional yang pada September 2025 masih berada di kisaran Rp 16.210 per kilogram, yang dinilai belum mencerminkan kondisi kemandirian pangan.

Aulia mengapresiasi langkah Menteri Pertanian yang disebutnya berani menahan impor beras dan menaikkan harga pembelian padi menjadi Rp 6.500 per kilogram.

Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diikuti perbaikan tata kelola distribusi dan manajemen penyimpanan.

“Jika distribusi tidak dibenahi, swasembada hanya berhenti di angka produksi, bukan kesejahteraan rakyat. Gudang harus modern, rantai pasok harus efisien, dan harga di masyarakat harus turun,” tegasnya.

Aulia juga menekankan pentingnya peran Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian dalam menjamin ketersediaan air sebagai inti produksi.

“Jika infrastruktur air kuat, hasil panen meningkat dan harga pangan bisa ditekan,” lanjutnya.

Di sisi lain, Plt. Sekretaris BPPSDMP Kementan, Nurul Qomariyah, menyoroti pentingnya regenerasi petani sebagai kunci ketahanan pangan.

Ia menyebut petani muda sebagai motor utama modernisasi pertanian melalui penggunaan drone, transplanter, traktor modern, hingga combine harvester.

Kegiatan ini menggambarkan bahwa ketahanan pangan nasional memerlukan kerja bersama antara pemerintah, mahasiswa, dan petani muda untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, perbaikan irigasi, distribusi pangan, serta stabilisasi harga.

Menutup kegiatan, Aulia Furqon menegaskan komitmen KAMMI.

“Mahasiswa dan petani muda bukan penonton. Kami berada di garda depan memastikan masa depan pertanian bangsa. Negara harus hadir, mulai dari air, distribusi, hingga harga,” ujarnya. (F/L)